Pemerintah Tetap Akan Angkat CPNS dari Pegawai Honorer

Catatan/Note: To friends/bloggers, who want to links exchange, I invite to put my link first on your blog, then confirm it to me. Insyaallah, surely I will respond immediately. Friendship and honesty, is a useful base of togetherness.

"Kepada teman blogger yang ingin bertukar link, saya persilahkan untuk memasang link saya lebih dahulu, lalu konfirmasikan ke saya. Insyaallah, pasti saya akan meresponnya dengan segera. Persahabatan dan kejujuran, adalah basis kebersamaan yang bermanfaat". (CahNdeso)

Moratorium pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) memang akan diberlakukan oleh Pemerintah. Seperti diketahui, pemerintah mulai 1 September 2011 hingga 31 Desember 2012 telah memberlakukan penghentian sementara (moratorium) penerimaan pegawai negeri sipil. Kendati demikian, nampaknya masih juga akan terjadi penambahan CPNS oleh Pemerintah, namun sesuai dengan berbagai regulasi yang sudah dikeluarkan. Utamanya, penambahan CPNS ini akan dikhususkan bagi tenaga honorer yang diangkat sebelum tanggal 1 Januari 2005. Lebih jelasnya ikuti berita yang dilansir oleh group Jawa Post di bawah ini.

Pemerintah tetap berkomitmen mengangkat sisa tenaga honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang tercatat sudah bekerja sebelum 1 Januari 2005. Terhadap tenaga honorer yang direkrut pemerintah daerah setelah tanggal itu, pemerintah pusat menegaskan tidak akan mengurusinya.

Mendagri Gamawan Fauzi menjelaskan, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor PP 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer, setelah Januari 2005 pemda dilarang merekrut tenaga honorer.

Namun, yang membuat Gamawan jengkel, faktanya masih saja di banyak daerah dilakukan rekrutmen tenaga honorer. Kata Gamawan, mereka tidak akan diangkat menjadi CPNS, dan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemda, dalam hal ini kepala daearahnya.

Rekrutmen tenaga honorer yang sulit dihentikan ini ikut membebani keuangan daerah, karena harus dibayarkan honor mereka. Pusat tak mau mengeluarkan uang untuk membayar honorer yang diangkat pasca 2005.

"Karena pusat sudah melarangnya, dengan PP 48, sudah dilarang mengangkat honorer. Mungkin kepala daerahnya merasa punya uang banyak, ya bayar sendiri (tenaga honorer itu, red). Daerah yang bertanggung jawab, bukan tanggung jawab pusat, karena sudah kita larang," cetus Gamawan Fauzi di kantornya, kemarin.

Dikatakan menteri asal Sumbar itu, ada kalanya di suatu daerah, bupatinya sudah tidak merekrut tenaga honorer karena patuh pada aturan PP 48. Hanya saja, begitu ada bupati baru, direkrut lagi tenaga honorer. "Nah, bayar sendiri lah," imbuhnya.

Menurut Gamawan, jika keinginan daerah yang terus-terusan merekrut honorer dituruti, yakni agar mereka diangkat jadi CPNS, maka upaya penataan pegawai tidak akan kelar. "Capek angkat-angkat terus. Bisa nggak jadi penataan pegawai itu," ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, jumlah tenaga honorer naik dari 197.687 menjadi 370 ribu. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beberapa waktu lalu menyebut, dalam periode pertama pemerintahannya, telah melakukan pengangkatan CPNS dari tenaga honorer mencapai lebih dari satu juta pegawai.

Sedang Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE. Mangindaan belum memastikan jumlah pegawai yang akan diangkat menjadi PNS. Pasalnya, masih menunggu laporan lengkap dari hasil verifikasi.

Dia mengakui, ada jumlah ratusan ribu yang didaftar dalam proses verifikasi itu. Pengangkatan juga diprioritaskan pada honorer yang tercatat sebelum 2005. "Jadi sebelum 2005 itu yang kita angkat yang memenuhi syarat. Sesudah itu tidak ada honorer lagi," katanya.

Sumber: jpnn.com