Etika Politik dan Pemboikotan Paripurna DPRD

"saya bukan Anggota Dewan, Tapi Calon Presiden"

Dalam teori etika, elite politik dan pemegang tampuk pemerintahan semestinya telah mengetahui tindakan mana yang baik dan apa yang buruk, berupa hak dan kewajiban moral atau akhlak manusia yang perlu dijaga. Menurut  K Bertens dalam karyanya 'Etika' (2003), bahwa suatu perbuatan nilai mengenai benar atau salah yang juga merupakan moral dari manusia. Jika ilmu etika itu diterapkan dalam kehidupan manusia, maka akan muncul suatu akhlak atau moral yang baik untuk tidak melakukan perbuatan tercela apakah itu menyangkut penyalahgunaan wewenang dan korupsi uang rakyat.

Dalam konteks ini, Lorens  mendefinisikan moralitas  adalah sebagai suatu tekad manusia dalam mengikuti keinginan yang terdapat di dalam hati seseorang. Hal ini disebutnya sebagai kewajiban mutlak. Sehingga moralitas dipahaminya sebagai kualitas dalam perbuatan manusia yang menunjukkan bahwa tindakan itu berkaitan dengan benar atau salah, baik atau buruk, jahat dan jelek.

Kesadaran moral adalah faktor penting untuk selalu menciptakan tindakan manusia yang bermoral, berperilaku susila, agar tindakannya sesuai dengan norma yang berlaku dan sesuai kaidah-kaidah demokrasi. Kesadaran moral didasarkan atas nilai-nilai yang benar-benar esensial dan fundamental. Perbuatan manusia yang berdasarkan atas kesadaran moral, maka perbuatannya akan selalu direalisasikan sebagaimana yang seharusnya, kapan saja dan di mana saja. Meskipun tidak ada orang yang melihat,  tindakan bermoral akan selalu dilakukan. Bukan karena ada paksaan dalam diri atau dalam masyarakat tertentu. Akan tetapi, tindakan bermoral muncul berdasarkan kesadaran moral dalam diri dan hati nurani manusia itu sendiri.

Untuk menjadikan wakil rakyat yang bermoral, tampaknya tidak bisa secara instan. Apalagi kondisi saat ini sudah sangat memprihatinkan. Segalanya dihitung berdasarkan uang. Contoh, ketika pemilu legislatif 9 April 2009 lalu telah dilaksanakan, sejak sosialisasi sampai pemungutan suara selalu diwarnai dengan politik uang, pengelembungan suara. Uang untuk mencari dukungan, uang untuk mengumpulkan suara dan uang untuk melanggengkan kekuasaan.

Karena itu, pejabat daerah termasuk anggota dewan perlu menjunjung tinggi prinsip-prinsip etika dan moral. Mengutip pernyataan Immanuel Kant dalam karyannya 'Foundations of the Metapyhsics of Morals' (1990) semakin manusia memperhatikan moralitas dirinya, maka akan semakin baik pula kehendaknya dalam menjalankan setiap tugas negara. Oleh karena itu, elite politik dan pejabat publik perlu memupuk keutuhan rasa malu di depan publik dan bangsa Indonesia untuk menjadi manusia yang baik dan bermoral.

Dengan begitu, sebagai seorang calon pemimpin sejati menurut tatanan agama, baik pejabat eksekutif ataupun wakil rakyat, tidak lepas dari keharusan beretika dan bermoral. Kedudukan moral yang ada pada manusia dalam pergulatan hidupnya akan diatur dalam hukum positif yang mengatur tentang perilaku kebaikan dan keburukan.

Dengan demikian, pejabat publik harus lebih mementingkan rakyat, menghindari perilaku yang tidak terpuji. Selain itu, yang lebih penting, elite partai dan pihak eksekutif harus memberi contoh cara-cara etika berpolitik yang baik, santun, jujur, adil, demokrasi, transparan, dan bermoral serta bertanggung jawab.

Aksi Boikot Paripurna

Terjadinya deadclock sidang paripurna DPRD Trenggalek, Kamis (27/7/2011) menggambarkan citra wakil rakyat Trenggalek makin buram. Dari 45 anggota legeslatif yang hadir persis hanya sepertiganya yakni 15 orang. Sebelas orang aleg yang hadir adalah dari fraksi PDI-Perjuangan (6 orang) dan fraksi PKB (5 orang). Kedua fraksi ini adalah pengusung pasangan Mulyadi-Kholiq yang sekarang menjabat Bupati dan Wakil Bupati Trenggalek.

Paripurna kemarin bertujuan mengesahkan Ranperda menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010. Sebelumnya,  dalam pandangan umum dan rekomendasi yang disampaikan oleh 6 fraksi di DPRD, nadanya hampir semua mengkritisi LKPJ yang diajukan oleh Eksekutif. Sementara rekomendasi Panitia Kerja DPRD Trenggalek terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan BPK-RI yang memberikan opini 'Wajar Dengan Pengecualian', sudah disetujui secara aklamasi dalam sidang Paripurna.

Logikanya, ketika kedua bahasan tersebut sudah memiliki kesimpulan dan keputusan yang sama, seharusnya sidang paripurna pengesahan Ranperda menjadi Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010, tidak perlu lagi diboikot. Jika ingin "memboikot' pengesahannya, lakukan sejak dini dengan sikap politik yang etis dan bermoral serta tidak bertentangan dengan peraturan maupun tata tertib dewan. Fraksi atau anggota dewan yang menolak pengesahan Ranperda segera menggalang suara untuk mengajukan mosi atau mengusulkan pembentukan panitia khusus bagi penuntasan masalah yang dianggap janggal.

Pembentukan pansus untuk menunda pengesahan Ranperda menjadi Perda tersebut tentu akan berjalan mulus bila usulannya mendapatkan dukungan 2/3 suara anggota yang kemarin 'mbolos' paripurna. Citra wakil rakyat pun melejit jika pansus itu bekerja dengan ketegasan dan kebijakan yang sungguh-sungguh berpihak kepada rakyat.

Indikasi pemboikotan pengesahan Ranperda menjadi Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2010 gamblang dapat dibaca oleh masyarakat. Dan masyarakat sangat menyayangkan, karena cara ini justru membuat rakyat kian berprasangka kurang baik kepada wakil mereka yang sekarang duduk di legeslatif. Rakyat bertanya-tanya, ada apakah gerangan di balik semua 'dagelan' politik ini?

Akhirnya, rakyat yang telah memilih wakilnya untuk duduk sebagai anggota dewan, hanya bisa berdoa: Semoga para wakil kami di dewan selalu diberi petunjuk oleh Allah SWT, dan tetap bersungguh-sungguh memperjuangkan nasib kami, mengupayakan kesejahteraan bagi keluarga kami -kami seluruh rakyat Trenggalek- dan bukan kami wakil rakyat belaka.

Wallahu'alam bishawab.