Minggu, 17 Agustus 2014

Dirgahayu Republik Indonesia.... I Love You So Much...!!!


السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ 





جَزَكُمُ الله خَيْرًا كَثِيْرًا 
وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ 


Senin, 11 Agustus 2014

Simulasi Ujian CAT CPNS 2014 (Aplikasi Resmi CAT BKN)


السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

CPNS [Calon Pegawai Negeri Sipil] merupakan profesi sebagai Abdi Negara yang paling banyak diminati dan diidamkan oleh semua orang, mungkin termasuk Anda?!.
Persiapan Merupakan Modal Utama
Kelulusan Seleksi CPNS 2014!!

"Banyak peserta CPNS yang memiliki IQ tinggi, tergolong cerdas serta memiliki IPK yang terbaik saat kuliah, namun saat seleksi cpns tidak pernah mempelajari bentuk soal-soal cpns, maka akan kebingungan dan pada umumnya mendapat nilai yang lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang telah mengetahui dan banyak berlatih dengan bentuk dan pola soal cpns. Hal ini disebabkan soal cpns tidak sama dengan soal ujian di saat kuliah"
(DR. H. FAISAL SALEH, M.Si )

Persiapan yang Bagaimana Agar Anda lulus seleksi CPNS tanpa sogokan!??

Persiapan yang Efektif, Efisien, dan Tepat Sasaran ..
Ada tiga faktor utama dalam persiapan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran agar sukses menghadapi seleksi cpns 2014;
 
Pertama: Informasi lowongan cpns 2014,
Kedua: Bentuk dan materi soal cpns yang sesuai standar resmi,
Ketiga
: Tip dan strategi dari mereka yang telah lulus menjadi cpns.

Ketiga faktor itulah kunci kesuksesan mereka yang telah menjadi cpns tanpa sogokan..dan ketiga itulah menjadi fokus utama cpnsonline Indonesia.


Buang jauh-jauh pikiran kurang waktu persiapan, tidak mengetahui informasi lowongan cpns 2014, bingung mencari materi latihan soal cpns yang sesuai dengan standar resmi dari pemerintah, bertanya kepada siapa yang berpengalaman lulus seleksi cpns, dan lainnya.
Bersiap-siaplah menjadi Pegawai Negeri Sipil bersama cpnsonline Indonesia.
Kami sangat menyadari dan mengerti kebutuhan Anda, karena kami dulu seperti Anda, namun kini telah mejadi Pegawai Negeri Sipil sehingga bentuk persiapan apa saja yang Anda butuhkan sehingga benar-benar efektif, efisien, dan tepat sasaran serta target utama lulus seleksi ujian cpns tahun 2014 ini. Semua yang Anda butuhkan tersebut ada disini.

Selamat Untuk Anda!!
AndaSangat beruntung telah menemukan website cpnsonline ini,
Satu langkah kesuksesan menjadi Pegawai Negeri Sipil telah Anda raih ...!!

Telah tersedia di member area CPNS Online "Simulasi Ujian CAT CPNS 2014" secara online menggunakan aplikasi Resmi CAT BKN termasuk juga soal pertanyaan CAT BKN. 

 جَزَكُمُ الله خَيْرًا كَثِيْرًا
وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Jumat, 08 Agustus 2014

Tolak Revisi RUU MD3! Ajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi


السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Petisi oleh: Melany Tedja (Jakarta, Indonesia)

Dimalam sebelum PEMILU, saat kita semua sedang menanti-nanti hari dimana kita sebagai rakyat punya hak untuk ber-SUARA dan menentukan nasib bangsa, sebagian besar anggota DPR RI telah bersepakat untuk mengubah Undang-Undang yang menjadi dasar berdemokrasi dan prinsip keterwakilan rakyat di DPR RI.

Berdasarkan analisa dari beberapa dokumen dan pemberitaan media yang tersedia secara publik (sampai dengan 10 Juli 2014), revisi atas Undang-Undang MD3 No. 27 Tahun 2009, memiliki 4 poin penting:

1. Mengubah ketentuan kuorum dalam hak untuk menyatakan pendapat dari 3/4 menjadi 2/3. (Menurut pernyataan Naskah Dengar Pendapat Revisi UU MD3 Mei 2014, tetapi tidak ditemukan dalam Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

2. Anggota DPR tidak bisa dipanggil untuk diperiksa untuk penyidikan tindak pidana (termasuk kasus korupsi) tanpa izin Presiden. (Menurut pernyataan dalam Naskah Dengar Pendapat Revisi UU MD3 Mei 2014; Tanggapan Koalisi Masyarakat Sipil untuk Revisi UU MD3 di Kompas 6 Juli 2014 dan Berita Satu 8 Juli 2014, tetapi tidak ditemukan dalam Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

3. Wakil partai yang menjadi pemenang suara terbanyak tidak lagi otomatis menjadi Ketua DPR, melainkan akan dipilih dengan suara terbanyak berdasarkan paket yang bersifat tetap. (Menurut pemberitaan di perbagai media nasional, dan menurut Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

4. Dihapusnya ketentuan yang menekankan pentingnya keterwakilan perempuan, khususnya terkait dengan Alat Kelengkapan DPR (AKD). (Menurut pernyataan Naskah Dengar Pendapat Revisi UU MD3 Mei 2014, dan betul tidak ditemukan dalam Naskah terbaru Revisi Undang-Undang MD3 versi 10 Juli 2014.)

Berdasarkan Naskah terbaru dari Revisi Undang-Undang MD3 yang di-upload pagi ini (11 Juli 2014) di situs http://parlemen.net, tampaknya poin 1 dan 2 tidak lagi tercantum dalam naskah yang disahkan oleh Sidang Paripurna DPR. Pun begitu, poin ke 3 dan 4 tetap menjadi masalah karena melanggar prinsip keterwakilan rakyat di DPR RI.

Apa akibatnya:

DPR mengganti Ketentuan yang mengatur Keterwakilan rakyat di posisi Pimpinan DPR RI setelah kita memilih dalam Pileg 2014. Kenapa? Karena rakyat memilih partai di pemilihan legislatif, dengan dasar UU MD3 versi sebelum direvisi - dimana rakyat mengasumsikan bahwa wakil dari partai pemenanglah yang akan menjabat Ketua DPR dan posisi pimpinan DPR lainnya. Prinsip keterwakilan ini sudah pernah dimenangkan di Mahkamah Konstitusi pada tahun 2011 karena sejalan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang mempersamakan kedudukan semua warga negara sehingga penentuan komposisi kepemimpinan DPR/DPRD secara proporsional berdasarkan urutan perolehan kursi masing-masing Parpol peserta Pemilu di seluruh Indonesia maupun daerah yang bersangkutan. Prinsip keterwakilan ini adalah ketentuan yang adil, karena perolehan peringkat kursi juga menunjukkan konfigurasi peringkat pilihan rakyat Indonesia.

Revisi UU MD3 justru mengubah prinsip keterwakilan rakyat ini dengan menggunakan musyawarah mufakat yang bila tidak terpenuhi, dilakukan dengan sistem voting berdasarkan paket yang bersifat tetap. Hal ini, malah memperbesar peluang politik transaksional yang selama ini kita lawan.

Karena hilangnya prinsip keterwakilan di atas, akibat berikutnya adalah semakin sempitnya peran perempuan di posisi strategis di DPR. Sebagai catatan, dengan adanya ketentuan mengenai kewajiban keterwakilan perempuan, maka perempuan dapat melawan stigma dan diskriminasi di kehidupan bermasyarakat dan mendapatkan tempat yang strategis di Alat Kelengkapan DPR (AKD). Revisi UU MD3 justru menghapus ketentuan ini sebagai akibat dari hilangnya prinsip keterwakilan, dan ini berarti mengurangi keterwakilan dan peranan perempuan dalam proses politik di parlemen.

Dengan sistem yang diatur dalam Revisi UU MD3 ini, suara rakyat menjadi tidak berpengaruh dalam keterwakilan dalam komposisi kepemimpinan DPR hingga ke level AKD yang sangat mempengaruhi proses pengambilan keputusan di DPR RI. Suara kita rakyat biasa yang sudah memilih pada Pileg 2014 tidak lagi ada harganya.

Betapa cerdiknya mereka yang mengajukan Revisi UU MD3 secara diam-diam tanpa pengawasan dari rakyat, karena di saat yang bersamaan media sedang disibukkan dengan pembahasan PEMILU. Revisi UU MD3 ini terkesan dipaksakan untuk disahkan oleh DPR RI lewat Sidang Paripurna pada malam menjelang Pilpres 2014 (8 Juli 2014). Fraksi PDIP, PKB dan Hanura telah bersuara dan meminta penundaan pengesahan UU ini sampai setelah Pilpres 2014 berlangsung agar dapat mempelajari lebih dalam - namun permintaan ini ditolak. Sebagian besar kelompok elit di DPR RI tetap memaksakan diri untuk mengesahkan Revisi UU MD3, walaupun Fraksi PDIP, PKB dan Hanura memutuskan untuk melakukan walk-out.

MAKA DARI ITU:

1. Kami tidak bisa menerima jika ada kelompok elit di DPR RI yang memaksakan dan secara tidak transparan mengganti Undang-Undang yang begitu krusial bagi prinsip keterwakilan dan demokrasi di Indonesia seakan hanya untuk mempermudah jalan mereka dalam mengontrol kekuasaan di DPR RI – rakyat dalam hal ini, seolah tidak lagi punya suara.

2. Kami tidak bisa menerima jika sebagian besar rakyat Indonesia tidak diberitahu adanya masalah sebesar ini - padahal ini terjadi di masa-masa di mana kampanye berlangsung dan wakil rakyat seharusnya aktif bicara pada rakyat soal masalah ini.

3. Kami menolak jika hanya dilibatkan saat wakil rakyat mau dipilih lewat Pileg 2014, tapi tidak dilibatkan saat ada perubahan dalam prinsip keterwakilan dan demokrasi yang mendasar dan strategis seperti Revisi UU MD3 ini.

4. Kami menginginkan wakil-wakil rakyat yang menghargai suara rakyat yang memilihnya, bukan wakil rakyat yang tidak menghargai suara rakyat yang memilihnya.

5. Sebagai perwakilan masyarakat sipil, kami meminta kepada Fraksi dan Pimpinan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Fraksi dan Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa, Fraksi dan Pimpinan Partai Hanura, dan Pimpinan Partai Nasdem untuk berkonsolidasi dan memperjuangkan penolakan atas Revisi UU MD3 melalui judicial review di Mahkamah Konsititusi.

Kita tidak bisa berhenti bersuara hanya karena Pemilu Legislatif dan Presiden 2014 sudah kita lewati. Kita tidak bisa lagi bersikap acuh tak acuh pada politik. Sudah saatnya kita membuka mata dan turun tangan dalam mengawal Indonesia.

Demokrasi bukan hanya pesta yang dilakukan 5 tahun sekali. Demokrasi harus dijaga setiap saat. Kembali ke Orde Baru bukan pilihan buat kita semua. Menatap ke depan dengan prinsip keterwakilan dan demokrasi yang sehat lah yang seharusnya menjadi masa depan kita.

Tunjukkan kalau rakyat siap untuk terus mengawasi politik yang terjadi di negeri ini!

Sumber berita untuk analisa diatas:
Rencana PDIP Mengajukan Revisi UU MD3 untuk Judicial Review
Foto diambil dari detikNews 8 Juli 2014 dengan artikel berjudul "Partai Pengusung Prabowo-Hatta Deklarasi Pembentukan Koalisi Permanen"
***

جَزَكُمُ الله خَيْرًا كَثِيْرًا 
وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ


Kamis, 24 Juli 2014

THR, Waktu, Uang dan Pemimpin Korup


السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

PRESIDEN Soeharto dalam suatu kesempatan pernah mengatakan kalau korupsi itu persoalan ekonomi. Artinya tingkat penghasilan seseorang menjadi faktor pemicu apakah dia berpotensi korupsi atau tidak. Semakin rendah penghasilan, semakin tinggi potensi melakukan korupsi. Pernyataan Soeharto bahwa penyebab korupsi itu adalah faktor ekonomi dikemukakan saat mengomentari kasus megakorupsi Pertamina yang menyeret keterlibatan direkturnya, Ibnu Sutowo.

Memang uang bukan segala-galanya kendati banyak orang bilang segala-galanya butuh uang. Segala-galanya butuh uang sampai banyak orang menempuh segala cara untuk mendapat uang. Itulah hukum besi kehidupan bila terlalu keseringan mengikuti musik keroncong yang mengalun dari dalam lambung. Memang kenyataan selalu kejam, tergantung bagaimana kita menyikapi kekejaman itu.

Ngomong-ngomong soal sikap-menyikapi apakah benar apa yang dikatakan oleh Soeharto itu? Apakah benar orang yang tinggi penghasilannya, yang secara ekonomi mapan, mampu mengendalikan diri untuk tidak menempuh segala jalan meraih kekayaan? Tentu saja jawabannya tidak. Karena perkara ngentit duit itu bukan soal kaya atau miskin tapi soal mentalitas. Kurang besar bagaimana gaji Gayus Tambunan, Rp12 juta per bulan, usia masih 30-an tahun, menghidupi keluarga kecil

Belum lagi kasus Nazaruddin tuntas, datang lagi berita pada 25 Agustus 2011 mengenai ditangkapnya tiga pejabat Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang ketahuan menerima fee atas pencairan dana APBN. Istilah fee biasanya digunakan dalam soal-soal yang lebih beradab, misalnya untuk membayar honor penulis, membayar honor desainer atau pekerjaan profesional dan kreatif lainnya, bukan untuk urusan korup-mengkorup apalagi sogok-menyogok.

Padahal bisa jadi uang fee yang baru saja diterima di dalam kardus durian monthong itu untuk dibagi-bagi sekadar THR (Tunjangan Hari Raya) kepada sanak keluarga atau kolega sekerja lainnya. Atau jangan-jangan riwayat munculnya THR, yang juga kontroversial itu, membawa tulah sampai sekarang? Kenapa kontroversial? Kapan istilah THR itu muncul belum bisa diketahui pasti tapi uang tunjangan yang diberikan saben akhir bulan puasa itu dimulai kali pertama pada era kabinet Soekiman Wirjosandjojo dari partai Masyumi.

Kabinet tersebut dilantik oleh Presiden Sukarno pada April 1951. Salah satu program kerja kabinet Soekiman adalah meningkatkan kesejahteraan pamong pradja (kini, Pegawai Negeri Sipil). Menurut Saiful Hakam, peneliti muda LIPI, kabinet Soekiman membayarkan tunjangan kepada pegawai di akhir bulan Ramadhan itu sebesar Rp125 (waktu itu setara dengan US$11, sekarang setara Rp1.100.000) hingga Rp200 (US$17,5, sekarang setara Rp1.750.000). “Bukan hanya itu, mula-mula kabinet ini juga memberikan tunjangan beras setiap bulannya,” kata Hakam.

Tak pelak lagi soal tunjangan itu mendapat respons negatif dari kaum buruh. Kaum buruh merasa dikentutin. Mereka yang bejibaku kerja keras memeras keringat bakal hidup anak-bini di rumah tak dapat perhatian apa pun dari pemerintah. Itu sebabnya pada 13 Februari 1952, buruh mogok, menuntut minta tunjangan dari pemerintah. Tapi bukan pemerintah Republik Indonesia namanya kalau mengikuti keinginan buruh. Tentara pun turun tangan supaya buruh tutup mulut. Bungkam.

Terus, kenapa bisa THR menjadi kebijakan kabinet Soekiman dari Masyumi itu. Bukan rahasia lagi kalau sebagian besar pamong pradja bin pegawai negeri itu terdiri dari para priayi, menak, kaum ningrat turunan raden-raden zaman kumpeni yang kebanyakan berafiliasi ke Partai Nasional Indonesia (PNI). Dus, ceritanya Soekiman mau ambil hati pegawai dengan memberikan mereka tunjangan di akhir bulan puasa dengan harapan mereka mendukung kabinet yang dipimpinnya. Masuk di akal juga kalau para pegawai itu, yang katanya gajinya kecil itu, dapat sedikit dana tambahan buat menghadapi lebaran. Nah, sejak itulah THR jadi anggaran rutin di pemerintahan bahkan sekarang kalau ada perusahaan yang mangkir tak bayar THR karyawannya bisa kena tegur pemerintah, bahkan kena pinalti.

Kalau mau dibilang wajar, ya wajar juga pegawai yang bergaji kecil itu dapat tunjangan hari raya. Apalagi kalau kaum buruh juga kecipratan tunjangan. Yang tidak wajar itu adalah memasukan uang ke dalam kardus duren. Seperti kata orangtua kita, meletakan sesuatu itu harus pada tempatnya. Uang di kardus duren, sudah jelas salah tempat. Sama salahnya memakai kolor pergi ke mesjid atau bawa raket tenis buat berenang di kolam.

Memang perkara uang selalu bikin runyam. Tak dulu tidak sekarang. Bedanya kalau pemimpin zaman dulu masih agak tebal imannya. Haji Agus Salim cuek saja memakai kemeja tambalan padahal dia Menteri Muda Luar Negeri. Dr Leimena cuma punya dua potong kemeja sementara Bung Hatta tak pernah mampu beli sepatu merk Bally sampai akhir hayatnya. Malah bisa jadi mereka tak pernah dapat jatah THR, seperti zaman sekarang. Tapi dalam catatan sejarah, sebelangsak apa pun hidup mereka, tak pernah ditemukan fakta melakukan korupsi. Ini sekaligus mematahkan tesis Soeharto bahwa orang korup karena hidup susah. Padahal hidup mesu budi alias asketik itu soal pilihan. Apalagi jadi pemimpin. Menderita itu keniscayaan, seperti kata Mr. Kasman Singodimedjo, "Een leidersweg is een lijdensweg, leiden is lijden" : Jalan seorang pemimpin adalah jalan penderitaan, memimpin adalah menderita.

Tapi sekarang siapa yang sanggup hidup menderita? Apalagi dalam waktu yang lama. Soal waktu memang soal relatif. Bisa lama bisa sebentar. Itulah sebabnya kenapa yang penting dalam hidup ini bukanlah soal uang tapi semata soal waktu. Seperti pribahasa Inggris Time is Money, waktu adalah uang. Masalahnya: ada waktunya kita punya uang, ada waktunya kita bokek. Tapi persoalannya, kita sering bokek dalam waktu yang berkepanjangan. Tak mengapa, yang penting kita sambut lebaran, waktunya bermaaf-maafan. Asal jangan buat memaafkan koruptor.
(Historia - Bonnie Triyana)

جَزَكُمُ الله خَيْرًا كَثِيْرًا
  وَ السَّلاَمُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ




Please Read This For Peace
(Mohon Baca Ini, Demi Persahabatan)




Disclaimer

I don't and never claim ownership or rights over images published on my blog unless specified.
All images are copyright of their respected creators. If any images that appear on my blog are in violation of copyright law, please contact me on my Chat Box/Guest Book or via my e-mail (maksumhamid [at] trenggalekjelita [dot] web [dot] id) and I will remove the offending pics as soon as possible.

Thank You So Much All Guests and Blogger Friends

I greatly appreciate your kindness to visit my blog and,
in return, I promise I will pay my own visit to your blogs or your sites as soon as possible.; Insyaallah, through this sort of social amiability and solidarity, we could find out a great
deal of thing which will be useful for advancing our human values.
For the sake of friendship and togetherness, please leave a sign of your presence on myChat Box/Guest Book or on comment, so that I can know it precisely and instantly.


Yours sincerely and best regard.
[Lina CahNdeso]

Categories

Senandung Kawula Alit (280) PNS dan Birokrasi (256) Artikel (223) Info (213) Pendidikan (163) Lowongan Kerja (162) Sains-Teknologi Informasi (151) Sejarah Trenggalek (145) Pembangunan (90) Politik (86) Bagi Pahlawan Kemerdekaan (83) Islam (70) Pra-Anggapan (70) Agamaku (69) Kriminal (69) UU-Peraturan (63) Anti Korupsi (60) Catatan Budaya (58) Antik dan Klasik (57) Olahraga (56) Numpang Niwul (54) Cinta dan Kasih Sayang (42) BisnisOnline (37) Tanggung Jawab dan Profesionalisme (37) Software (36) Biografi Tokoh Seni/Sastra Indonesia (35) Sains-Teknologi (32) Biografi Tokoh Peraih Nobel (31) PTC (31) Legeslatif (30) Mesum (27) Palestina (27) Kesehatan (25) Info Beasiswa (24) Thiwul-Manco-Rengginang (22) Zionist (22) Artikel-Copas (21) Flora/Fauna (21) Trik dan Tips Blogging (21) Bencana Alam (20) Langka (20) Selebritis/Tokoh (19) Pariwisata (18) Piala Dunia 2010 (18) Kasus Korupsi (16) Sejarah Dunia (16) English Version (13) Antik dan Klasik. Dongeng (11) Fakta Unik (11) Berita CPNS (9) Fauna (8) Idul Fitri (8) Bencana (6) Bonsai (6) Film (6) Office (6) Poetry (6) Eksekutif (5) My Award (5) Antivirus (4) Biografi Tokoh Lokal (4) Kabinet (4) Puisiku (4) Guest Book (3) Lomba (3) Musibah (3) Polisi (3) Affiliasi Bisnis (2) Bank (2) Biografi Tokoh Seni/Sastra Indonesia (English) (2) Ekonomi/Keuangan (2) Iklan/Pariwara (2) KIB Jilid 2 (2) Mbah Surip (2) Merapi (2) Musik (2) Pelantikan Presiden (2) Taxi (2) lebaran (2) Adipura (1) Alexa (1) Banner Sahabat (1) Biografi Tokoh Seni/Sastra Lokal (1) Catur (1) Cerpen (1) Daftar Posts (1) Dewa Ruci (1) Forex-JSS-JBP (1) GTT (1) Game (1) Google Sandbox (1) Hari Jadi (1) Irshad Manji (1) Jamu Tradisional (1) Jelajah Sepeda-Kompas (1) Jimat Trenggalek (1) Judi/Togel (1) Kuliner (1) Malaysia (1) Maria Verchenova: Russian golferMaria Verchenova: Russian golfer (1) Moammar Khadafi (1) Parcel (1) Perempuan (1) Pers (1) Pramuka (1) Psikologi (1) Resensi Buku (1) Sepak Bola (1) Sumpah Pemuda (1) TNI (1) Tradisional (1)
Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More

 
Design by Free WordPress Themes | Bloggerized by Lasantha - Premium Blogger Themes | coupon codes

Back To Top